Jambi, 08-05-2023 – Bertempat di ruang pertemuan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi telah diselenggarakan rilis Pertumbuhan
Ekonomi Regional Jambi Periode Triwulan I Tahun 2023 pada Kamis (05/05) yang diikuti oleh Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, Kepala Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, dan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani, para pejabat Perwakilan
Kemenkeu Provinsi Jambi, serta awak media.

Momentum berkumpulnya 3 (tiga) instansi ini pertama kali dilaksanakan di Jambi yang bertujuan untuk
menguatkan angka yang terpotret selama periode triwulan I di tahun 2023 yang telah dirilis oleh BPS Jambi secara terbuka dengan didukung dengan
pemaparan oleh Bank Indonesia dan perwakilan Kementerian Keuangan Jambi.

Provinsi Jambi saat ini berada pada tingkat ketergantungan terhadap
Transfer ke Daerah (TKD) di bulan Maret masih sangat besar untuk semua kabupaten/kota. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan
Kemenkeu Provinsi Jambi, Burhani.

Begitu juga dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto turut memaparkan bahwa
angka yang dihasilkan lebih dari harapan Bank Indonesia serta memfokuskan pada 4 (empat) lapangan usaha utama yang bergerak positif yaitu
pertanian, perdagangan, industri, dan pertambangan. 

Lebih lanjut oleh Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo berharap pertumbuhan ekonomi yang
impresif sebesar 5 persen secara y-on-y dengan penyerapan tenaga kerja akan dapat menggerakkan roda perekonomian Jambi lebih baik, daya beli
masyarakat dapat dijaga, dan aktivitas ekonomi terus menguat.

Kemenkeu Satu juga telah melaksanakan Rilis Kinerja APBN Regional Provinsi Jambi
periode Triwulan I Tahun 2023 dengan menghimpun peneriman negara dari perpajakan Rp 1.491,7 miliar, serta  Bea Cukai  sebesar Rp 56,4 miliar. 

Diharapkan dengan adanya keterbukaan informasi berikut ini dapat memberikan informasi keuangan negara kepada masyarakat serta sebagai wujud
semangat akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan dalam rangka transparasi pengelolaan anggaran